Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Siswi Wajib Berjilab dan Pembenaran Asumsi atas Pilihan Diam

 

Siswi Wajib Berjilbab dan Pembenaran Perilaku Terpaksa

Membaca berita dan ulasan mengenai siswi yang dipaksa berjilbab dan tanggapan membenarkan diri dari yang berwenang, malah jadi ingat pengalaman kecil sendiri. Si pejabat mengatakan toh kakak-kakak kelasnya yang berjumlah 46 juga biasa saja mengenakan jilbab. Dulu, pas kelas satu SMA dalam pelajaran PMP si Ibu Guru bertanya siapa yang bertaqwa, semua kelas mengacungkan jari sebagai anak yang bertaqwa.

Saya diam saja, ketika guru itu bertanya mengapa saya tidak tunjuk jari, saya katakan saya masih bertanya-tanya apa saya bisa dikatakan taqwa ketika dalam konsep iman saya ada namanya 10 Perintah Allah dan dalam salah satunya itu taatilah ibu-bapakmu, dan saya lebih banyak membantah.  Guru itu diam sejenak dan mengatakan tidak sekaku itu juga.

Konon dari lima kelas paralel, dengan jumlah siswa 200-an itu hanya dua yang tidak tunjuk jari, saya dan satu rekan lain, beda kelas. Pengalaman 31 tahun lalu masih membekas cukup dalam, karena tidak takut dengan semua rekan tunjuk jari.

Kadang, orang menjadi takut ketika semua bersikap sama, takut berbeda meskipun itu benar. Sama dengan dalih si pejabat ada 46 anak yang tetap mengenakan jilbab, tanpa mereka menyuarakan bahwa mungkin mereka tertekan. Sangat mungkin ada satu dua yang nyaman-nyaman saja, dengan dalih dan pertimbangan toh itu asesoris, pakaian, tidak berpengaruh bagi iman mereka. Iya, tidak masalah.

Diam bukan berarti setuju

Hal yang layak dicamkan bagi banyak pihak, kepentingan, dan tabiat hidup bersama. Kadang orang diam itu bisa karena takut, lebih baik diam. Ada pilihan lain karena merasa tidak berguna juga bersikap. Orang lain lagi ada yang diam karena tidak mau ramai. Nah pernyataan kalau da 40-an lebih yang diam saja, jangan dikatakan atau digeneralisasi kalau mereka semuanya setuju saja.

Mungkin diam karena takut. Ini justru menjadi masalah besar. Apalagi dunia pendidikan. Esensi pendidikan seharusnya adalah memerdekakan. Ke mana azas pokok ini? Politisasi dan ideologis agamis telah terlalu jauh merasuki dunia pendidikan.

Saya berkali ulang, menuliskan ini, 2009, NU dan Muhamadiyah telah melakukan kerja bareng untuk meneliti perilaku demikian, salah satunya adalah fenomena pemaksaan cara beragama ini. Laporan yang dibukukan dengan judul Ilusi Negara Islam Indonesia, dua ormas terbesar keagamaan di dunia ini melaporkan dari seantero Indonesia mengenai upaya pemaksaan, salah satunya cara berpakaian ini.

Ingat 2009, kini sudah 12 tahun masih terjadi, dan baru saja pembubaran FPI yang memang perilakunya identik dengan temuan dalam buku INII itu. Pembiaran sekian lama menjadikan mereka ini sudah sedemikian dalam merasuk dan meruyak ke sana ke mari. Wajar ketika separo lebih anak sekolah memilih perilaku intoleran, karena sangat mungkin perilaku pendidiknya juga demikian.

Diam karena takut bukan menjadi pembenar.

Dalih atau jawaban bahwa yang sudah-sudah biasa saja, apalagi ada di media sosial yang mengatakan itu demi kerapian, jelas tidak mewakili dunia pendidikan. Cara berpakaian, sepanjang aman, rapi, dan masih sebatas kewajaran bersekolah, tidak kemudian dipaksa untuk sama.

Berbeda jika itu adalah sekolah berbasis agama, MA atau sekolah IT, atau Muhamadiyah, itu jelas.  Ini sekolah negeri, mendapatkan anggaran negara sebagai nadi berjalannya proses belajar mengajar.

Pembiaran dan Abai

Tahun 2019, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa telah memecat tujuh kepala sekolah SMK di Jawa Tengah yang terindikasi intoleran dan menganut faham radikalis. Ingat sekolah negeri, bukan sekolah berbasis agama. Usai  ramai-ramai pembicaraan adanya siswi yang dipaksa berjilbab. Kata akhirnya si anak pindah sekolah.

Konteks Jawa pindah sekolah itu gampang, banyak pilihan dan mudah aksesnya, jauh berbeda dengan luar Jawa tentunya. Jarak jauh, akses juga tidak semudah di Jawa. Tidak ada pilihan, takut atau bersuara seperti ini.

Abai, karena masih saja terulang kejadian demikian. Miris, dunia pendidikan dikelola, dihidupi pribadi-pribadi arogan demikian. Kebebasan itu  bagian utuh dari pendidikan. Jelas adanya sikap abai karena radikalitas itu bukan produk tiba-tiba. Mereka tentu sudah sejak lama memiliki sikap demikian.

Pelan namun pasti baru ketika memiliki kekuasaan akan tampil bak panglima, ketika mereka belum memilikinya, tetap mereka sudah bersikap radikal, tidak mau bergaul dengan guru berbeda agama misalnya. Atau bersalaman dengan orang lain agama tidak mau. Ini banyak dan faktual, semua diam karena lagi-lagi enggan ribut atau kadang juga takut.

Sikap dan cara beragama yang salah sejatinya. Jauh lebih penting adalah bagaimana siswa bisa menghargai perbedaan, jujur di dalam mendapatkan nilai dan pengetahuan, menghormati guru da sesama rekan siswa, dan cinta bhakti pada negara. Pakaian memang penting namun bukan yang utama.

Berapa lama sudah ribut soal pakaian, namun maling berdasi, kecurangan dalam ujian, suap dalam aneka seleksi masih juga merajalela. Iman, agama, dan religiusitas seharusnya diukur dari perbuatan lebih baik, tidak semata pakaian, atau asesoris lahiriah lain.

Harapannya ini adalah yang terakhir dan bisa menjadi pembelajaran bersama. Bagaimana Menteri Agama, Menteri Pendidikan, MenPan RB, dan jajaran pemerintah secara menyeluruh serius menangani ini, bukan semata kasus demi kasus. Rekomendari buku INII itu patut dicermati.

 

Salam Kasih

Susy Haryawan

5 komentar untuk "Siswi Wajib Berjilab dan Pembenaran Asumsi atas Pilihan Diam"