Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bakrie, BPK, Jiwasraya, dan Pusaran Korupsi

 

BPK, Jiwasraya,  Bakri, dan Pusaran Masalah Korupsi

Para tersangka kasus Jiwasraya telah dipidana. Pasti belum selesai karena tidak akan terima dan masih naik banding sampai MA, bahkan sangat mungkin akan PK dan upaya lainnya. Mereka tentu tidak akan menerima begitu  saja vonis yang telah dijatuhkan.

Sejatinya, harapan baik ketika sejarah baru adanya hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana korupsi. Mirisnya, banyak tanda tanya di balik kasus ini. Berkaitan dengan pembatasan waktu, para pihak yang telah disebut dan memiliki kaitan sangat erat masih nyaman dan enak-enak saja. Lhah, minimal jadi saksi pun tidak.

Wajar dan pantas ketika para tersangka mencari keadilan, perimbangan, dan juga mengejar bahwa pihak lain juga perlu ditindak, bukan hanya mereka saja. 

Kerusakan yang bukan tiba-tiba, dan proses sangat panjang itu, menjadi lucu, dan sangat mengundang sebuah penafsiran ada apa, kog begitu. Sejatinya, jauh lebih adil, obyektif, dan tidak menjadi pertanyaan berkepanjangan, seluruh persoalan digali sampai manapun pusat, asal mula, dan yang terlibat.

Masalah hukum, korupsi, pat gulipat, menggerogoti uang nasabah dan merembet uang negara, tetapi penyelesaiannya jauh lebih bernuansa politis. Sebenarnya bukan barang baru. 

Lihat saja peristiwa ’65, kisah ‘98, itu yang benar-benar politis, ya akan tetap demikian. Jangan lupa kisah ekonomi, maling berdasi juga demikian marak dan sampai sekarang mangkrak, ada BLBI, Century, dan model Jiwasraya ini kog bukan yang terakhir.

Era berubah, zaman berganti, mungkin orang belum paham soal 65, 98, BLBI, atau Century masih terbatas akses data, sehingga hanya elit semata yang paham dan mampu mencerna. Berbeda dengan kisah-kisah era sekarang, data yang ngaco, bener, sahih, dan valid dengan sangat mudah bisa diakses, dicermati, dan dianalisis dengan segala kemudahannya. Para elit politik terutama, buta akan kemajuan itu, dan mereka merasa masih sama saja. Massa masih mudah dikibuli.

Persoalan korupsi yang melibatkan BUMN, plus orang-orang politik sejatinya bukan rahasia umum lagi, apalagi elit di puncak kekuasaan di sana. Mereka paham kog siapa maling, siapa rampok, siapa alim tetapi tamak dan culas, dan siapa yang sok alim dan mendukung tetapi menelikung. Permainan dan kartu mereka sejatinya sudah saling dipegang, dan menyandera pembangunan dan hidup bernegara.

Peran Sentral BPK

Jangan lupa, lembaga KPK, kalah kuat dibandingkan BPK sebenarnya, ketika berbicara korupsi. Kedudukan BPK itu amanat UUD, jauh lebih lemah KPK yang sejatinya, hanya sebuah lembaga, ad hoc, sementara karena tuntutan keadaan. Toh selama ini orang hanya menyorot pada KPK, padahal Kejaksaan dan Kepolisian juga sama kedudukannya dengan BPK di dalam hirarkhi tata negara. Mereka berdasarkan UUD.

Namun, baik buruknya persoalan korupsi semua tertuju kepada KPK. Kini lumayan, Kejaksaan Agung mulai sedikit banyak cukup progresif, Kepolisian juga berubah dan berbenah. Ada perubahan cukup signifikan dan jelas. BPK? Blassss.

Persoalan BPK

Masyarakat dan terutama media tidak pernah menyorot BPK ketika ada tatanan bernegara, berkaitan dengan keuangan dan ngaconya jalannya lembaga negara mengenai keuangan. Mereka seolah-olah baik-baik saja. Lihat saja hampir semua keuangan lembaga negara itu ngaco. 

Padahal auditor negara itu ya BPK, amanat UUD  sekali lagi. Seprofesional apapun lembaga audit, internasional sekalipun, bisa kalah dengan stempel dari BPK.

Pertanggungjawaban itu sama sekali tidak pernah diusik. Padahal bisa kita lihat bagaimana ngaconya keuangan negara selama ini. Semua pandangan malah menyorotnya KPK. Malah seolah BPK menjadi terlindungi dan kemudian ikut mengacaukan keadaan. Beberapa hal kengawuran BPK adalah;

Pertama, mereka produk politik. DPR terlibat di dalam sana, cenderung kuat. Susah melihat produk mereka itu bener. Sama juga sapu kotor untuk membersihkan lantai kotor, malah menambah jorok.

Kedua, kecenderungan pimpinannya adalah orang-orang gagal dalam pemilihan legeslator. Lucu lagi, bagaimana tidak dipilih rakyat, kemudian mereka lari ke pemilihan yang lebih mudah, dipilih mantan rekan-rekan mereka sendiri.  Jika dengan pemikiran buruk, mereka dengan lebih “murah membeli suara”.

Ketiga, profesionalisme mereka diragukan, berkaitan dengan pojn-point di atas. Belum lagi mereka ini mendaftar, meskipun melalui panitia seleksi, toh ujung akhirnya sama saja, DPR. Ketika orang mendaftar, benar transparansi terlihat, namun soal independensi dan kapasitas, apa bisa seutuhnya dipercaya?

Keempat, bagaimana selama ini penilaian mereka lebih cenderung lucu, bias, dan tidak kredibel. Lembaga atau daerah yang diberi WTP malah antri kena tangkap KPK, dan yang diberi tanda kurang, padahal lebih baik. Mana pertanggungjawaban moral mereka terhadap hal ini. Soal mendasar lho, bagaimana auditor ternyata tidak profesional, malah cenderung politis.

Apakah Bakri dan elit politik lain yang disebut pada tersangka itu akan diusut? Pesimis, tidak akan lebih jauh, apalagi jika BPK tanpa adanya kehendak untuk memperbaiki diri, apalagi sampai mereformasi diri. Mereka sudah nyaman, dan akan cenderung merasa baik-baik saja. Sepanjang masih seperti itu, yo akan jalan di tempat.

Salam Kasih

Susy Haryawan

4 komentar untuk "Bakrie, BPK, Jiwasraya, dan Pusaran Korupsi"

Berlangganan via Email